63,2 % Masyarakat Tolak Pilkada Serentak 2024

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menggabungkan semua proses pemilihan umum di Indonesia dalam satu waktu, terancam batal dilaksanakan. Selain karena belum tuntasnya pembahasan tersebut di legislatif, juga penolakan yang dilakukan masyarakat.

Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak digelar serentak dengan pemilihan presiden dan legislatif pada 2024. Dari 1.200 responden, sebanyak 63,2 persen mendukung hal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Warga umumnya 63,2 persen menghendaki agar pemilihan presiden dan anggota legislatif dipisah waktunya dengan Pilkada,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring bertemakan ‘Aspirasi Publik terkait UU Pemilu dan Pilkada’, Senin (8/2).

Adapun 28,9 persen dari 1.200 responden mendukung agar Pilkada digelar serentak bersama Pilpres dan Pileg pada 2024. Sedangkan 7,9 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Mayoritas responden sebesar 68,4 persen menilai bahwa keserentakan pada Pemilu 2019 membuat beban kerja para penyelenggara menjadi sangat berat. Dari 68,4 persen tersebut, sebanyak 59,9 persen mengatakan bahwa korban jiwa tak bisa dimaklumi atau diterima.

“Dari mereka yang tak menerima tersebut, 71,8 persen menginginkan agar penyartuan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dihindari,” ujar Burhanuddin.

Pos terkait