Mau Kritik Pemerintah ? Baca Dulu UUD 45 & ITE

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA – Presdien Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu meminta agar pemerintah dikritik kapan perlu dengan keras. Namun anehnya, banyak yang melakukan kritik justru berakhir dengan pemolisian. Terkait hal itu, juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, meminta masyarakat untuk mempelajari UUD 1945 dan UU ITE bila tak ingin dipolisikan saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Pernyataan Fadjrol menjawab pertanyaan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait cara agar kritik masyarakat tidak berujung pemanggilan oleh aparat kepolisian.

Bacaan Lainnya

“Terkait pertanyaan Pak Jusuf Kalla tentang bagaimaan cara mengkritik agar tidak dipolisikan kami akan menjawab sebagai berikut,” kata Fadjroel dalam rilis video pada Sabtu (13/2) malam.

Pertama, kata Fadjroel, masyarakat perlu melihat dan mempelajari UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kemudian, pasal 28J yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pos terkait