Menkes Setujui PSBB untuk Malang Raya

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, MALANG-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Malang Raya. Dengan demikian, PSBB berlaku untuk tiga daerah di Malang Raya yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Keputusan PSBB tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Terawan pada tanggal 11 Mei 2020 NOMOR HK.0 1.07lMENKES/305/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Dalam surat edaran tersebut tertulis bahwa PSBB harus segera dilaksanakan guna percepatan penanganan COVID -19.”Penetapan PSBB itu didasari kajian-kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan PSBB dan menyosialisasi secara konsisten pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terbukti terdapat bukti penyebaran.

Bupati Malang Sanusi membenarkan surat tersebut. Karena-nya, Forkopimda Kabupaten Malang langsung gerak cepat untuk melakukan koordinasi untuk membahas Peraturan Bupati (Perbup) di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang, Senin (11/5) usai SE tersebut turun.

Sanusi mengatakan, rapat yang digelar tersebut guna membahas penegakan jam malam saat PSBB tersebut dimulai. Menurut dia, penerapan PSBB tersebut, khusus Kabupaten Malang hanya akan diterapkan di 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Bululawang, Pujon, Ngantang, Ngajum, Pakisaji, Dau, Wajak, Karangploso, Kepanjen, Ampelgading, dan Pagelaran, sesuai daerah yang ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

“Ya, kita hanya akan menerapkan PSBB di 14 Kecamatan. Untuk 3 Kecamatan, seperti Ngantang, Kasembon, dan Pujon akan dipantau oleh Polres Batu,” tuturnya.

Sementara itu, Nur Widianto Kabag Humas Pemkot Malang saat dikonfirmasi terkait dengan surat edaran Kemenkes mengatakan pihak humas masih melakukan konfirmasi.

Namun, malam ini tim pembuatan perwal tengah menuntaskan draft untuk dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.”Kami malam ini menuntaskan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan gubernur,” terangnya. Rencananya akan dilakukan pertemuan dengan pelaku usaha untuk sosialisasi awal PSBB.

Sementara itu, Kepala Kominfo Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, M.Si saat dikonfirmasi terkait dengan kebenaran surat edaran Kemenkes masih melakukan konfirmasi.”Masih saya check dan konfirmasi di tunggu ya,” katanya.(*/kpr)

Pos terkait