Muhammadiyah Tolak Pemilu Serentak 2024

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA – Belum lagi revisi UU Pemilu tuntas dibicarakan, penolakan demi penolakan telah mencuat ke permukaan. Salah satu yang menolaknya adalh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam diskusi tekait ‘Pemilu dan Pilkada 2024 : Reaslistiskah?’ pada Minggu (7/2). Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho al-Hamdi, dengan tegas mengatakan Pemilu Serentak 2024 tidak realistis untuk dilaksanakan. Sebab ia mengatakan dosis terhadap demokrasi terlalu tinggi.

Bacaan Lainnya

“Jadi apakah realistis? Tidak, karena dosisnya terlalu tinggi. Kelelahan tidak hanya dihadapi penyelenggara, partai politik, karena tidak ada evaluasi kaderisasi dari pemilihan karena 2024 bertumpuk dan masyarakat lelah dan melihat ini tidak jadi baik,” kata Ridho.

“Kita hindari karena demokrasi tidak akan optimal ini. Kalau dosis demokrasi Pilkada borongan, dosis jadi berlebih kemudian publik lelah berdampak terhadap ketidakpercayaan publik,” tambah dia.

Ridho yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu kemudian membuka pelaksanaan Pemilu 2019 di mana banyak petugas KPPS meninggal dunia. Ini menjadi catatan serius terhadap keseriusan bagaimana pemerintah melaksanakan Pemilu.

“Berkaca Pemilu Serentak 2019 di mana data yang dipaparkan IDI poinnya banyak korban kelelahan penyelenggara di tingkat bawah, sehingga rekrutmen KPPU tidak menjadi perhatian serius. Beban berat, gaji rendah, ini berdampak pada anggaran besar, sehingga kesehatan psikis menjadi pertimbangan,” ucap dia.

Pos terkait