Musik, Pandemi dan Politik

  • Whatsapp
Musik, Pandemi dan Politik
Musik, Pandemi dan Politik

Anas Syahrul Alimi
Ketua Bidang Jaringan dan Pendidikan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), CEO Prambanan Jazz Festival

SETAHUN belakangan ini, saat lonceng pandemi Covid-19 ditalu pemerintah dari Ibu Kota, musik dalam posisi menunggu politik. Dan, selalu demikian. Apalagi, jika berkaca pada konser musik yang bertahun-tahun selalu digelar. Bahkan, sehari sebelum Hari Musik Nasional tiba, para pegiat panggung musik Indonesia tetap bersetia menunggu keputusan politik itu.

Bacaan Lainnya

Kemenparekraf di bawah komando Menteri Sandiaga Uno bergerak cepat merespons surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang kami kirimkan bersama 14 asosiasi yang selama ini bergiat di event dengan mempertemukan kami para asosiasi dengan Kapolri, Satgas Covid Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan kemarin yang dilaksanakan secara offline dan daring dihadiri juga oleh 34 Kapolda dan 34 Kepala Dinas Pariwisata. Angin segar perizinan konser offline sedang berembus pelan tapi pasti.

Saya tidak perlu membeberkan apa isi pertemuan itu. Yang saya beri garis tebal di sini adalah selamanya musik berada di belakang politik.

Perlu diinsyafi, semua yang melibatkan keputusan pemerintah adalah politik. Perizinan itu domain politik (polisi). Dan, tidak ada segala bentuk keramaian musik (konser) yang tidak mengajukan dan mengantongi surat izin. Pajak itu domain politik (Kementerian Keuangan). Tidak ada satu pun industri hiburan (musik) yang lolos dari tagihan pajak. Selamanya seperti itu. Musik tidak pernah bisa berjalan di depan. Ia selalu dua atau empat langkah di belakang politik.

Pos terkait