Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Dipakai 33 Persen untuk Melapor ke Polisi

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA  – Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiadi mengakui bahwa ada beberapa kekurangan dalam Pasal-Pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Misalnya Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik, serta pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian atau pasal 28 ayat 2.

“Banyaknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian UU ITE yang bersifat asimetrik atau ketidaksetaraan strata antara pelapor dan terlapor. Misalnya orang kaya vs orang miskin, pejabat vs rakyat kecil, pengusaha vs buruh dan lain sebagainya,” kata Teguh dalam Webinar Peluncuran Riset ICJR Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber, Rabu (10/3).

Bacaan Lainnya

Selain itu, dia juga menilai bahwa pengupayaan damai atau mediasi (restorative justice) dalam penerapan kasus-kasus pencemaran nama baik masih jarang dilakukan. Teguh juga mengakui bahwa penafsiran penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik tentang unsur pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian masih beragam. Sehingga hal ini menyebabkan kedua pasal tersebut menjadi pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat para terlapor.

Teguh kemudian menjabarkan data hasil kajian Kominfo dan The institute for digital law and society (Tordilas). Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung terkait UU ITE tahun 2020, dari 193 putusan yang diunduh dan dianalisa dari direktori putusan Mahkamah Agung, 33 persen putusan berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, kemudian 21 persen putusan berkaitan dengan ujaran kebencian.

Pos terkait