Pastikan Istana Tak terlibat Kisruh Demokrat, Moeldoko Harus Diganti

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA  – Diamnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh Partai Demokrat maupun Kongres Luar Biasa (KLB) yang sudah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa hari lalu, masih menjadi perbincangan sampai hari ini.

Tanggapan Jokowi begitu dinanti, sebab kemelut di partai berlambang mercy tu melibatkan Moeldoko, yang tak lain adalah Kepala Staf Kepresidenan atau orang dalam istana.

Bacaan Lainnya

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden Jokowi harus memberikan penegasan dan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.

“Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden,” kata dia dalam diskusi via zoom, seperti diberitakan Antara, Kamis (11/3).

Namun, jika Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai KSP.

Dari kaca mata hukum, Refly berpandangan posisi KSP memang boleh saja rangkap jabatan seperti halnya yang terjadi pada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun, dalam konteks saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.

Pos terkait