Pengalihan Tahanan Kota Tak Disampaikan, Terdakwa Deny: PN Bukittinggi Lalai

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, BUKITTINGGI — Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi dinilai lalai. Panitera tidak menyampaikan pengalihan tahanan kota terdakwa kasus ITE Deny Satriyadi pada peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Padang.

“Saya kecewa dan sangat disayangkan panitera beralasan bahwa penasahat hukum tidak mengurus permohonan tanahan tersebut pada tingkat banding, yang jelas tugas dari kepaniteraan,” kata Dany Satriyadi kepada wartawan di Bukittinggi berberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Deni mengaku sangat dirugikan dengan kinerja panitera yang tidak melaporkan ke PT, sewaktu pengiriman berkas banding mengenai pengalihan tahanan dari tanahan lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan kota.

“Akibat kinerja panitera yang lalai tersebut, berdampak kepada saya yang mana pengalihan tahanan kota yang saya jalani tidak diperhitungkan dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi saya,” katanya.

Ulah dari panitera PN, sejatinya Deny seharusnya tidak lagi menjalani hukuman tahanan pemasyarakatan lantaran sudah mejalani hukuman tahanan kota selama satu tahun.

Awal mula Deny berusan dengan hukum yaitu ketika dia membuat status di media sosial. Status yang membawa Deny ke meja hijau, atas ketidak senangan dirinya kepada seorang tokoh Nagari Kamang Magek yang menjual BPR Lambung Pintih Nagari.

Menurut dia, penjualan BPR LPN tidak harus mengacu akta jual beli tetapi ketentuan (adat,red) di Nagari. Namun, penjualan BPR LPN yang telah jalan membuatnya membuat status di facebook.

Hingga pada akhirnya, Deny dilaporkan dan menjadi terdakwa dalam kasus ITE sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 45 A ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016.

Deny divonis PN Bukittinggi No. 77/Pid.Sus/2019/PN.BKT tanggal 27 Agustus 2019 menjatuhkan pidana penjara enam bulan. Sewaktu peradilan banding di PT dengan No. 164/PID.SUS/2019/PT tanggal 10 Oktober 2019 pidana penjara empat bulan.

Sementara itu, dalam peradilan kasasi diputus Makamah Agung (MA) No. 534/K/Pi.Sus/2020 tertanggal 12 Juni 2020 yakni menolak permohonan terdakwa, menolak pemohonan penuntut umum.

Didampingi pengacaranya, Deny menjelaskan dalam proses menyusun dan mengajukan peninjauan kembali (PK), ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi yaitu pelaksanaan putusan MA dan putusan PT.

Agar mendapat keadilan, Deny membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan tembusan ke Meteri Hukum dan HAM, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, tembusan ke Ketua Makamah Agung, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Komnas HAMham Sumbar, Ketua DPC Peradi Sumbar, PN Bukittinggi.

Serta ke Kejaksaan Bukittinggi, Kepolisian Resor Bukittinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Bukittinggi, Ketua DPC Peradi Bukittinggi dan Advokat/Pengacara Zulhefrimen, SH, Ketua LSM dan Ormas di Sumbar dan sejumlah media masa.

“Harapan saya, surat terbuka kepada presiden Bapak Jokowi agar tidak ada lagi Deny, Deny lainnya. Saya siap menjalani putusan tapi jangan sampai ada Deny, Deny lainnya,” harapanya. (bri)

Pos terkait