PKS : SKB Seragam Lampaui Kewenangan & Tak Sesuai UU

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA – Pro dan kontra terkait seragam sekolah yang dituasngkan dalam bentuk SKB 3 menteri, masih saja menuai polemik. Diantara banyak pihak yang mendukung, tak sedikit pula yang mempertanyakannya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf salah satu diantaranya, dia mengkritik pemerintah terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) yang tidak mengizinkan sekolah mewajibkan atau melarang seragam dengan kekhususan agama.

Bacaan Lainnya

Dia menyoroti poin keempat yang mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan.

Menurutnya, poin tersebut telah melampaui kewenangan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

“SKB [3 Menteri] melampaui kewenangannya terutama di diktum keempat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan yakni peraturan daerah. Hal itu tidak sesuai dengan UU P3,” kata Bukhori kepada wartawan, Kamis (4/2).

Dia menerangkan Pasal 7 UU P3 menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan mengatur peraturan harus tunduk kepada peraturan daerah provinsi, peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pos terkait