Soal Pajak Pulsa & Token Listrik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

  • Whatsapp
Soal Pajak Pulsa Dan Token Listrik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

kabarsiana.com–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan duduk perkara terkait Keputusan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemajakan atas pulsa, token listrik dan voucer.

Menurutnya, PMK No 06/PMK.03/2021 itu tidak berpengaruh pada harga jual pusa, kartu perdana, token listrik, hingga voucer.

Bacaan Lainnya

“Selama ini, PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucer,” ujar Sri Mulyani dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (1/2).

Masih kata Sri Mulyani, PMK tersebut bertujuan untuk penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas pulsa dan token listrik.

Tak hanya itu, PMK juga disebut memberikan kepastian hukum yang semestinya pada sektor usaha tersebut.

Adapun, Sri Mulyani menjelaskan maksud dari penyederhanaan pengenaan PPN dan PPh itu. Pungutan PPN pulsa dan kartu perdana hanya dilakukan pada distributor tingkat II atau server.

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual pulsa kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” tandasnya.

Sementara untuk token listrik, pungutan PPN tidak dikenakan atas nilai token. “Namun hanya dikenakan atas jasa penjualan atau komisi yang diterima agen,” imbuhnya.

Pos terkait