Tes Wawasan Kebangsaan di KPK Menurut PBNU Melenceng dan Langgar HAM

  • Whatsapp

Kabarsiana.com,  JAKARTA – Suara sumbang dari berbagai elemen masyarakat terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada 1.351 calon ASN KPK, terus berhamburan. Kali ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkannya,  karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

Permintaan ini disampaikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PBNU lewat pernyataan hari Rabu yang ditandatangani oleh ketua LAKPESDAM PBNU, Rumadi Ahmad, Sabtu (8/5).

Bacaan Lainnya

“Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK, karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral dan melanggar HAM yang dilindungi UUD 1945,” tulis Rumadi Ahmad dalam keterangan itu.

PBNU menilai TWK yang diselenggarakan KPK bukan tes masuk menjadi ASN. Apalagi diketahui sebagian besar pegawai yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK dan terbukti memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi. Sebagian pegawai KPK yang dites disebut juga sedang menangani proyek yang sangat serius.

“TWK tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

PBNU juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengusut pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual rasisme dan pelanggaran lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancara.

Pos terkait