UU ITE Sudah Jerat 457 Warga dalam 324 Kasus

  • Whatsapp

Kabarsiana.com, JAKARTA – Polemik tentang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih jua belum selesai. Kali ini, ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyorotinya. Dimana, data SAFEnet dia melihat tentang besarnya kasus pidana yang menjerat warga menggunakan UU tersebut.

Hingga 30 Oktober 2020, tercatat ada 324 kasus. Sebanyak 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial.

Bacaan Lainnya

“Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri pada 15 Februari 2021 tegas menyampaikan, semangat awal UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika dan produktif,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) BS Center tentang Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE’, di Senayan, Kamis lalu.

“Presiden menekankan, jika implementasinya menimbulkan ketidakadilan, tidak menutup kemungkinan UU ITE perlu direvisi, termasuk menghapus pasal karet yang multitafsir,” imbuhnya.

Bamsoet juga menjelaskan, desakan revisi UU ITE terekam dalam survei litbang Kompas pada Februari 2021.

Dari 1.007 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi, menyatakan UU ITE perlu revisi sebagian (47,4 persen), perlu revisi menyeluruh (28,4 persen), tidak perlu revisi, tetap seperti itu saja (10,3 persen) dan tidak tahu (13,9 persen).

Pos terkait